Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811-1816)

Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811-1816)

berikut ini beberapa hal yang menyebabkan Inggris menduduki Indonesia (Nusantara), meliputi :

A.    Contingental Stelsel

Contngental Stelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perancis pada masa Napoleon, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memblokade perdagangan Inggris di Eropa. Kebijakan diterapkan pada tahun 1806. Pada saat itu, Inggris merupakan negara industri yang sedang berkembang pesat sehingga membutuhkan daerah pemasaran yang luas. Dari kebijakan tersebut, Inggris kemudian menjadikan India dan Indonesia sebagai daerah tempat pemasaran barang-barang hasil Industri.

B.     Penyerbuan Inggris di Pulau Jawa

Pada saat Belanda menguasai Nusantara, tepatnya pada masa pemerintahan Daendels, Inggris menyerbu Pulau Jawa. Daendels kemudian dipanggil kembali ke Belanda, kekuasaannya digantikan dengan Gubernur Jenderal Janssens. Tetapi serangan yang dilakukan oleh pihak Inggris ternyata membuat Belanda menyerah. Dari kekalahan tersebut kemudian dibuatlah Kapitulasi Tuntang / Perjanjian Toentang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Isi dari perjanjian tersebut meliputi :

a)      Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada pihak Inggris

b)      Semua tentara Belanda menjadi tawanan pihak Inggris

c)      Semua hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab pihak Inggris

d)      Seluruh pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang kembali Jabatannya.

Awal Inggris Menyerang Indonesia

Setelah perjanjian ditandatangani, maka pada tanggal 18 September 1811 merupakan tanggal dimulainya penjajahan atau kekuasaan Inggris di Indonesia (Nusantara). Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat menjadi penguasa oleh Lord Minto (Raja Muda). Pusat pemerintahan kolonialisme Inggris di Indonesia berada di kota Batavia. Setelah menjadi penguasa baru di Hindia, Raffles kemudian melakukan langkah-langkah agar kedudukan Inggris di tanah jajahan lebih kuat. Raffles berpegang pada 3 prinsip dalam rangka untuk menjalankan pemerintahannya.

1.    Pertama     : Segala penyerahan wajib dan juga kerja rodi dihapuskan, kemudian digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat.

2.    Kedua       : Para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bupati dihapuskan.

3.    Ketiga       : Dalam kegiatan penanaman bebas, tanah merupakan miliki pemerintah dan rakyat atau petani penggarap dianggap sebagai penyewa tanah.

Kebijakan Masa Pemerintahan Thomas S.Raffles

a.       Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan

1)      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta
dan Surakarta

2)      Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.

3)      Melarang perdagangan budak.

b.       Tindakan dalam Bidang Ekonomi

Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles sebagai berikut:

1)      Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.

2)      Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.

3)      Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.

4)      Penghapusan sistem monopoli.

5)      Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah
mengalami kegagalan karena:

1)      Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah,
karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.

2)      Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah
petani.

3)      Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.

4)      Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

c.      Di bidang ilmu pengetahuan

Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan
berupa:

1)      Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan
berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.

2)      Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai
sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut
diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.

3)      Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan
Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan
Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat
berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi
London. Isi Konferensi London antara lain:

1)      Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu
direbut Inggris.

2)      Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung
tahun 1816.

3)      Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk
menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.
Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi
Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Cappelen,
dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia
dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk
Van Der Cappelen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda.

d.       Kebijakan dalam Bidang Hukum

 Dalam bidang hukum, Raffles mengeluarkan kebijakan berupa:

1.   Hukum peradilan masa Raffles lebih baik dari pada masa penguasaan Daendels

2.   Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan

3.   Sementara Daendels berdasar pada ras warna kulit

4.   Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga

amatilah video materi berikut ini:

Share: